Tidak berkorban untuk rakyat tetapi mengorbankan rakyat

      

      Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh menteri keuangan, APBN indonesia pada tahun 2012 disimpulkan sebesar Rp. 1.311,4 T tetapi  belanja negara Rp. 1.435,4 T. Belanja negara dibagi menjadi 2 yaitu belanja pusat dan belanja ke daerah. besaran belanja pusat sendiri sebesar Rp. 965,0 T dan belanja ke daerah sebesar 470,4 T. nah yang coba saya perjelas adalah besaran anggaran belanja pusat yang sebesar Rp. 965,0 T dengan penjelasan sebagai  berikut :

1. Membangun Infrastruktur pendorong pertumbuhan Ekonomi

    - Pembangunan infrastruktur perhubungan sebesar Rp. 55,6 T

    - Pembangunan infrastruktur pemukiman sebesar Rp. 33,4 T

    - Pembangunan infrastruktur irigasi sebesar Rp 16,4 T

    - Infrastruktur energi dan yang lainnya sebesar Rp. 56.0 T

2. Meringankan Beban dan Mensejakterakan Rakyat

    - Layanan pendidikan yang murah dan terjangkau sebesar Rp. 290,0 T

    - Penanggulangan kemisikinan sebesar Rp. 99,2 T

    - Layanan kesehatan murah untuk masyarakat sebesar Rp. 48,0 T

    - Ketahanan pangan sebesar Rp. 42,3 T

    - SUBSIDI SEBESAR Rp. 208,9 T

3. Mewujudkan suasana aman tentram dan kepastian hukum bagi kehidupan rakyat dan dunia usaha

    - Bidang pertahanan negara sebesar Rp. 72,5 T

    - Bidang keamanan dan ketertiban sebesar Rp. 30,2 T

Mari kita coba telusuri lebih lanjut, dari beberapa APBN yang telah dijelaskan diatas maka ada hal yang unik untuk kita bahas pada saat ini yaitu subsidi. subsidi jelas sedang menjadi perbincangan serius yang dibahas dari kalangan bawah sampai pada kalangan pejabat papan atas negara kita ini, anggap saja pejabat papan atas negara kita salah satunya adalah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) "katanya". Jika kita lihat, Subsidi di Indonesia total sebesar Rp 208,9 T dengan asumsi bahwa subsidi tersebut tidak hanya untuk BBM semata, tetapi dibagi untuk Beras, Listrik, Pupuk, dan yang lainnya. Dalam dokumen rincian anggaran belanja pemerintah pusat diketahui, total anggaran untuk DPR sebesar Rp 2,943 triliun. Sekitar Rp 2,283 triliun atau 77 persen di antaranya dialokasikan untuk belanja barang, sekitar Rp 559,272 miliar untuk belanja pegawai, dan sisanya Rp 121,058 miliar untuk belanja modal. (kompas.com, edisi Senin, 26 Maret 2012 | 09:42 WIB). 

Jika saja para pejabat tinggi negara mau mengurangi anggaran belaja mereka sebesar subsidi yang diberikan untuk masyarakat kecil, maka kemungkinan naiknya BBM karena pengurangan subsidi akan dapat  ditekan atau bahkan mungkin tidak ada kenaikan harga BBM. dari jumlah yang jumlahnya begitu fantastis tersebut, angka Rp. 208,9 T tidaklah seberapa besar.

Kesimpulannya memang mungkin benar, bahwa para pejabat tinggi negara tidak mau berkorban untuk rakyatnya tetapi mengorbankan rakyatnya untuk kepentingan dan kemakmuran mereka. maka merekan membuat kebijakan yang konyol dan salah kaprah. jika hal ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin masyarakat indonesia akan selalu menjadi tumbal para pemangku kekuasaan dinegeri ini.